Tim Terpadu Laksanakan Pengawasan dan Penertiban Pengisian BBM Bersubsidi di SPBU Kodi Utara

Personel Polsek Kodi Utara bersama Tim Pengawasan Terpadu melaksanakan kegiatan pengawasan dan penertiban pengisian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Kori (55.872.05), yang berlokasi di Mangganipi, Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, pada Senin (6/7/2026). Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WITA tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kapolres Sumba Barat Daya Nomor: SPRIN/69/VI/PAM.3./2026 tanggal 30 Juni 2026. Pengawasan dilakukan secara terpadu bersama unsur TNI, Brimob, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Bagian Ekonomi, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag). Dalam pelaksanaannya, tim memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan. Petugas SPBU hanya diperbolehkan melayani kendaraan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, seperti memiliki STNK, menggunakan pelat nomor resmi, serta tangki kendaraan yang sesuai spesifikasi pabrikan dan tidak dimodifikasi. Selain itu, pengisian BBM bersubsidi dibatasi maksimal satu kali dalam sehari, dengan kuota paling banyak 10 liter untuk kendaraan roda dua dan 30 liter untuk kendaraan roda empat. Untuk mencegah pengisian berulang, petugas melakukan pencatatan nomor polisi setiap kendaraan yang melakukan pengisian BBM. Tim juga menegaskan bahwa BBM bersubsidi tidak boleh diperjualbelikan kembali oleh pengecer. Apabila ditemukan pelanggaran, akan dilakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk penyitaan BBM dan peralatan pendukung. Sementara itu, pengecer BBM non-subsidi diwajibkan berjualan di luar area SPBU dengan jarak minimal 10 kilometer guna menjaga ketertiban dan keselamatan. Hasil pengawasan di SPBU Kori menunjukkan bahwa lokasi tersebut tidak melayani penjualan BBM non-subsidi jenis Dextalite. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung hingga pukul 12.20 WITA dalam keadaan aman, tertib, dan lancar. Melalui kegiatan ini, diharapkan penyaluran BBM, khususnya BBM bersubsidi, semakin tepat sasaran serta mampu mencegah praktik penyalahgunaan di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya.